Demonstran Meninggal: Potret Indonesia Melucuti Bajunya Sendiri !?

Mendekati waktu maghrib, pada 26 September 2019, masyarakat dihebohkan dengan meninggalnya salah satu mahasiswa bernama Randi. Mahasiswa tersebut meninggal saat melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Tenggara (SULTRA). 

Para wartawan yang langsung mendatangi lokasi kejadian, mendapati beberapa informasi, khususnya yang datang dari pihak kepolisian setempat, bahwa Randi meninggal saat sedang dibawa ke rumah sakit terdekat. Liputan6.com mengabarkan kalau Randi meninggal karena terkena tembakan.

Demonstran yang melakukan sejumlah pengrusakan di area gedung DPRD SULTRA tersebut, memaksa petugas keamanan (Baca: Polisi) bertindak tegas dan "keras".

Mensikapi meninggalnya Randi tersebut, masyarakat di media sosial langsung bereaksi tegas, dan terkesan "keras". Pamflet-pamflet, tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan langsung membanjiri jagat medsos. Bahkan dibeberapa daerah, sebagian masyarakat berbondong-bondong melakukan sholat ghoib. Tidak sampai disitu, sebagian lainnya kemudian menggruduk kantor kepolisian, dalam rangka meminta untuk pihaknya sesegera mungkin mengusut tuntas kasus tersebut. 

Kasus tentang demonstran yang meninggal bukanlah hal yang baru, misalnya kerusuhan Mei 1998, tragedi semanggi I November 1998, Semanggi II September 1999, dan sederet kasus lainnya, baik yang terliput media maupun yang tidak. 

Kalau kasus demontran yang sampai meninggal itu jelas tidak sebanyak kasus yang membuat para demonstran luka-luka, baik yang ringan maupun berat. pun tidak sedikit, pihak kepolisian menjadi korbannya. 

Kasus-kasus yang terjadi, baik itu demonstran yang meninggal ataupun yang luka-luka, saya melihatnya sebagai “fakta”. Tentunya disini saya tekankan sebagai fakta yang memprihatinkan. Sebuah fakta yang mau tidak mau kita terima sebagai bangsa. Tentu ucapan belasungkawa, serta do’a untuk korban tetap kita semua hadiahkan. 

Proses hukum harus dijalankan, keadilan wajib ditegakkan. Saya, dan harapannya kita, tidak kemudian larut untuk menyalahkan dan mengkambinghitamkan salah satu pihak saja, terutama terhadap tindakan represif oknum kepolisian. Sebab untuk melihat kasus yang demikian memprihatinkan itu, perlu dada yang lebar sebagai pijakan melangkah kedepan, dalam rangka mengupayakan perbaikan. 

Evaluasi memang kental ditujukan untuk oknum kepolisian yang represif, namun saya kira itu kurang "fair". Sebab apapun yang terjadi, baik skala makro maupun mikro, tetap ada “asap” dan “api”. Bisa jadi, api itu berasal dari respon akibat demonstran yang tidak menaati prosedur, bisa jadi pula, api itu berasal dari oknum kepolisian yang melanggar SOP. 

Akhlak gotong-royong bangsa Indonesia kembali dipertanyakan, terlebih pada sikap dan perilaku jahil oknum dari berbagai elemen, baik itu demonstran maupun kepolisian. Gotong-royong itu mengharuskan kesadaran "tepo sliro" (tenggang rasa). Maka yang muncul adalah norma saling percaya untuk melakukan kerja sama, dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.

Kita semua tentunya berharap, kalau kasus meninggalnya Randi di Kendari, Sulawesi Tenggara itu, tidak boleh terulang kembali, di daerah-daerah lainnya. Namun, itu semua akan "bullshit" belaka, apabila kita terus-terusan merawat anarkisme sejak dalam pikiran, serta membumihanguskan philosophy "tepo sliro". 

Dengan berat hati saya menyampaikan bahwa, sangat mungkin kalau “agama agemaning diri” bangsa Indonesia telah di lucuti oleh dirinya sendiri. Padahal itulah titipan paling mewah yang dimiliki oleh, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh manusia. Dan, jelas bahwa "agama agemaning diri" ini, tidak hanya berlaku pada soal meninggalnya Randi.     

Wallohu a’lam.

Surakarta, 26 September 2019.